Sistem Informasi Pengelolaan DAS

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau

Focus Group Discussion Penanganan Potensi Banjir dan Alternatif Solusinya di Kabupaten Kutai Kartanegara


Admin   14 Agustus 2017   Berita BPDASHL Mahakam Berau   75 kali dilihat

             

            Dalam rangka pelaksanaan kajian isu strategis dan aktual oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Hari Kamis 3 Agustus 2017 dan Rabu 9 Agustus 2017 telah dilaksanakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) berjudul “Penanganan Potensi Banjir dan Alternatif Solusinya di Kabupaten Kutai Kartanegara”. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Balitbangda tersebut menghadirkan Ketua Forum DAS Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Mislan, M.Si sebagai narasumber dengan didampingi oleh staf dari Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau.

            Materi dengan judul “Memahami Banjir dan Penanggulangannya” yang dibawakan oleh Dr. Mislan, M.Si pada FGD pertama disambut baik oleh para peserta yang berasal dari berbagai OPD terkait penangangan banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara.Sehubungan dengan itu, hadir pula Kepala Bidang Penanganan Kebakaran dan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kukar, H. Abidin, S.AP, M.Si sebagai pembicara.

            Pertemuan yang dipipimpin langsung oleh Ir. Akhmad Hardi Dwi Putra selaku Kepala Balitbangda Kabupaten Kukar, merumuskan hasil sebagai berikut :

  1. Perlunya dibentuk Forum atau Satker penanggulangan bencana yang berisi OPD terkait yang ketuai oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana / Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kemudian dibuat Peraturan Bupati / Peraturan Daerah sebagai dasar pembentukan dan pedoman tugas forum. Forum tersebut juga terlibat dalam hal KRPL, RHL,dll .
  2. Mensosialisasikan bahwa perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi geografis dan siklus terjadinya bencana banjir di Kukar.
  3. Pemetaan daerah rawan banjir perlu dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder untuk dianalisis agar dapat diketahui penyebab banjir sehingga dapat diketahui penanggulangannya atau antisipasinya secara tepat.
  4. Melakukan kajian lingkungan hidup strategis sebelum pengesahan perda tentang RTRW Kukar termasuk penataan pemukiman dan pembahasan HPH.
  5. Melakukan normalisasi DAS dan saluran air di daerah Samboja sebagai upaya pengendalian banjir.
  6. Perlu dibuatnya telaahan staf terkait pembentukan Forum DAS oleh Bagian SDA Sekretariat Daerah
  7. Perlunya menyusun master plan dan penguatan regulasi yang mengatur penanggulangan bencana banjir.
  8. Keterlibatan berbagai pihak yakni desa dan kelompok masyarakat terkait dengan penanggulangan banjir dan penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di wilayah masing-masing.
  9. Perlu Penyediaan cadangan pangan kabupaten yang dikoordinir oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial
  10. Pembangunan perekonomian berbasis bencana
  11. Dalam penanganan penyediaan air bersih, perlu keterlibatan Dinas Pemukiman sebagai OPD yang berwenang dalam urusan tersebut.

            Pada kesempatan tersebut tidak lupa disampaikan program distribusi bibit gratis berkualitas dan bibit produktif untuk masyarakat oleh BPDASHL Mahakam Berau yang disambut baik oleh para perwakilan OPD.